UNDANG-UNDANG REPUBLIK IÑDONESIArnNOMOR 17 TAHUN 1999rnTENTANGrnPENYELENGGARAAN IBADAH HAJIrnDANrnKEPUTUSAN MENTERI A GAMA RIrnNOMOR 224 TAHUN 1999rnTENTA NGrnPENYELENGGARAAN IBA DAH HAJI DAN UMRAHrnDANrnKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALrnBIMBINGAN MAS YARAKAT ISLAM DANrnURUSAN HAJIrnTENTA NGrnPETUNJUK PELA KSANAANrnPEN YELENGGARAAN 1BADAH HAJI DAN UMRAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK IÑDONESIArnNOMOR 17 TAHUN 1999rnTENTANGrnPENYELENGGARAAN IBADAH HAJIrnDANrnKEPUTUSAN MENTERI A GAMA RIrnNOMOR 224 TAHUN 1999rnTENTA NGrnPENYELENGGARAAN IBA DAH HAJI DAN UMRAHrnDANrnKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALrnBIMBINGAN MAS YARAKAT ISLAM DANrnURUSAN HAJIrnTENTA NGrnPETUNJUK PELA KSANAANrnPEN YELENGGARAAN 1BADAH HAJI DAN UMRAH
Dengan memasuki Kabinet Reformasi Pembangunan dan dalamrnkeadaan perekonomian bangsa Indonesia saat ini, serta memperhatikanrnketerbatasan kemampuan Keuangan Negara, dan sebagai upaya untukrntenis meningkatkan pelaksanaan Pembangunan NasionalrnMaka untuk berhasilnya Reformasi tersebut tentunya perlurndukungan dan berbagai pihak, Pemenntah maupun Rakyat Indonesia.rnUntuk memberikan landasan yang…
Usaha untuk menumbuhkan dan memperkokoh kemerdekaanrnbersenkat, berkumpul. dan mengeluarkan pikiran mempakan bagian danrnupaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalamrnNegara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, danrnberdaulat, demokratis, dan berdasarkan atas hukum.rnSehingga Partai Politik merupakan sarana yang sangat penting arti,rnfungsi, dan perannya sebagai per…
Undang.Undang Thisar, sebagiw dan hukum dasar Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dan hukumnya dasar negara Itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang dirnsampingnya Undarig-Undang Dasar ¡tu beriakt.juga hukurii dasar yang tidak tertulis. ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan ,terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis.rn…
Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya, sehingga pada tahun anggaran 2003 DirektoratJenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,rnDepartemen Agama dapat menerbitkan Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UndangrnUn…
Assalamu alaikum Wr. Wb.rnAlhamdulillah berkat kurnia rohmat dan ridho Allah Subhanahu Wata’ala telah dapat disajikan cetakan ulang (V)Peraturan Perundangan-undangan tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama, dengan beberapa penyempurnaan, perbaikan dan tambahan. Buku inI berisikan kesimpulan peraturan perundang-undangan tentang kebijaksanaan Pemerintah/Menteri Agama dalam mengatu…
Dengan telah disyahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 979 tentang Pemerintahan Desa adalah merupakan langkah yang sangat positip bagi Pemerintah dalam rangka meningkatkan dan rnenyernpurnakan penyelenggaraan Administrasi Desa.rnEssensi dan Undang-undang ini adalah menuju pada penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintahan Desa dengan corak Nasional berdasarkan Pada Pancasila, Undang-undang Dasa…
Bahwa Peraturan Perundang Undangan Produk Departemen Agama Tahun 1993 adalah mengatur tentang Pendelegasian dan wewenang membuat surat pernyataan melaksanakan Tugaas dan surat pernyataan Telah menduduki jabatan bagi pegawai Negeri Sipil yang mendudukli jabatan jabatan Pustakawan di lingkungan departemen Agama, Nota ususl Mutasi Pegawai, penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil, Penetepan ang…
Alhamdulihlah berkat karunia clan rahmat Allah SWT, TuhanrnYME Biro Hukum Dan Humas Departemen Agama telah dapatrnmenyajikan “Buku Peraturan Perundangan Tentang PembinaanrnPenyelenggaraan Kehidupan Beragama”.rnBuku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang PembinaanrnPenyelenggaraan Kehidupan Beragama ini merupakan penyempurrnnaan dan perbaikan dan buku ‘Pembinaan dan PengembanganrnKehidupan…